HAM Sulit Diwujudkan di Tengah Kemiskinan

HAM

Wakil Presiden Boediono menyebutkan upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak mungkin diwujudkan selagi masih banyak ditemukan masyarakat miskin. Menurut Wapres, sangat tidak mungkin penegakan HAM hadir di dalam ruang vakum. Akibatnya, hal itu hanya akan berhenti sebagai sebuah konsep semata. 

"Bagaimana bisa mendapatkan suatu penerapan HAM yang penuh, baik hak sipil maupun politik yang penuh, jika manusia-manusia ini ketinggalan dari sisi lain, mereka masih miskin, mereka tidak berpendidikan," kata Boediono saat memberikan pengarahan kepada peserta lokakarya HAM di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

"Kita harus menyeimbangkan pemenuhannya karena setiap hak tak bisa dipenuhi tanpa yang lain. Jadi, bagaimana hak sipil dan hak politik dipenuhi bila masih ada orang yang lapar dan miskin?" tambahnya. Hubungan antara penegakan HAM dan kesejahteraan, sambungnya, berbentuk mutually reinforced sehingga pemenuhannya harus bersama-sama. "Misalnya, bila pendapatan masyarakat bagus, seseorang akan kecil kemungkinan dekat dengan politik uang," kata Wapres. Untuk itulah, ia mengemukakan penegakan HAM harus terintegrasi dengan semua lini dalam pembangunan, sementara keseimbangan antarlini perlu dijaga. 

"Jadi memang harus ada keseimbangan, tidak boleh beberapa aspek utama ini tertinggal jauh dari yang lainnya. Demikian juga kebalikannya, bagaimana kita bisa mendapatkan perbaikan dari standar hidup kita," tandasnya. (Media Indonesia MI)

Menurut pandangan saya dari hasil ungkapan Wapres tersebut seharusnya Hak Asasi Manusia itu tetap dibela bagaimanapun keadaanya tanpa terkecuali karena setiap indvidu memiliki hak yang perlu dibela, kalau masalahnya kemiskinan seharusnya HAM dan kemiskinan sama-sama dituntaskan secara bersamaan karena itu seperti sisi mata uang yang selalu bersama, peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan itu juga termasuk hak asasi manusia yang wajib didapatkan dari negaranya. Meskipun hasilnya belum terlihat sekarang, kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa berharap hal tersebut dapat terwujud ditahun-tahun yang akan datang, demi pencapaian hak asasi manusia yang pantas untuk didapatkan.